Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat, menggelar verfikasi Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM). Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Jakarta Barat, Yunus Burhan, diharapkan dapat lebih akurat mendata jumlah warga miskin. 

Pemuktahiran data sangat penting untuk keberhasilan program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran 

Yunus mengatakan, kegiatan ini nantinya menjadi cikal bakal untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Jakarta Barat. 

"Pemuktahiran data sangat penting untuk keberhasilan program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran dan tepat guna," ujarnya, Kamis (31/8). 

Ia mengungkapkan, penanggulangan kemiskinan itu merupakan gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja.

Kepala Sub Bagian Sosial, Pemuda dan Olahraga Kesra Pemkot Jakbar, Ken Imah Dharmayanti menambahkan, awalnya data warga miskin yang mendaftar melalui mekanisme pendaftaran aktif dan pasif di seluruh kelurahan berjumlah 2.460 orang.

Data tersebut, lanjut Ken Imah, dikirim ke Pemprov DKI dan dimasukkan ke dalam aplikasi Jakarta Smart City untuk verifikasi. Setelah terverifikasi data kemudian dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

"Nah, ternyata menurut TNP2K hanya ada 220 orang yang masuk kategori miskin di Jakarta Barat," ungkapnya. 

Dikatakan Ken Imah, karena ada perbedaan jumlah itulah, maka Pemkot Jakarta Barat menggelar verifikasi MPM untuk 220 warga miskin yang tersebar di 19 kelurahan dan tujuh kecamatan.